Ruang Guru

RUANG GURU SMK TELADAN

PAK SUWARSONO DAN MESIN FAKS KPK

Saya mendapat undangan menghadiri acara Semiloka Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempatnya di Gedung Grahadi Surabaya. Kegiatan pada 2 Oktober 2013 itu berlangsung biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dibuka oleh Sekda Provinsi Jatim, diteruskan sambutan dari BPKP Jakarta dan KPK. Presentasi dari BPKP Jatim tentang hasil pemeriksaan di Jatim diteruskan dengan tang-gapan oleh beberapa instansi dan Walikota Surabaya.

Yang justru menarik adalah sambutan yang disampaikan oleh Pak Suwarsono, Penasihat KPK. Sebuah sambutan yang boleh dikata ringan-ringan saja, tetapi justru menyen tak dan menyentuh. Misalnya, beliau bercerita suatu saat bertanya kepada sekretarisnya, berapa nomor faksimile di kantor KPK. Sekretarisnya balik ber tanya, “Untuk apa Bapak ber tanya nomor faks?” Dijawab, kalau keluarganya di Yogyakarta akan mengirim faks tiket untuk perjalanan pulang. Pak Warsono kaget, ketika sekretarisnya meminta mengurungkan niat itu. Faks kantor untuk keperluan di-nas dan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Walaupun hanya selembar.

Cerita kedua, beliau ke kantor naik ojek. Rumah tinggal Pak Warsono masih di Yogya sedang di Jakarta dirinya hanya kos. Karena jarak dari rumah ke kantor dekat, maka dengan naik ojek perjalanan dapat ditempuh hanya sekitar 5 menit. Biasanya di tengah jalan dia minta berhenti, untuk membeli nasi bungkus untuk dibuat sarapan di kantor. Walaupun kedudukannya sebagai penasihat KPK, tetapi Pak Warsono ke kantor naik ojek dan sarapan nasi bungkus. Cerita ketiga, saat dirinya bertugas ke Bandung dan diantar dengan mobil dinas pulang-pergi. Saat pulang, Pak Warsono diantar sampai kantor dan setelah itu pulang dari kantor naik ojek atau jalan kaki. Kenapa mobil tidak mengantar sampai tempat kos? Karena dari kantor ke tempat kos itu urusan pribadi, jadi tidak boleh menggunakan mobil dinas.

Cerita ke empat, ketika beliau bertugas ke Purwokerto. Beliau sudah tahu kalau tidak boleh mampir pulang ke Yogyakarta, karena itu hari kerja dan biaya ke Purwokerto dibiayai oleh kantor. OLeh karena itu Pak Warsono ber tanya kepada stafnya bolehkah Bu Warsono nyusul ke Purwokerto? Jawaban stafnya tidak boleh, karena hotel tempat menginap itu dibiayai oleh kantor untuk Pak Warsono yang sedang dinas.

Mendengar cerita itu, Kyai Abdussomad Buchori, Ketua MUI Jatim yang duduk di sebelah saya nyeletuk. Itulah sama dengan yang dicontohkan Khalifah Umar. Suatu saat pintu ruangan Khalifah Umar diketuk dan ternyata yang datang anaknya. Khalifah bertanya, anaknya datang untuk keperluan negara atau keluarga. Anaknya menjawab untuk keperluan keluarga. Maka lampu di ruang kerja Khalifah dimatikan, karena minyak lampu itu dari negara. Dan urusan keluarga tidak boleh menggunakan biaya negara.

Walaupun disampaikan secara santai dan tentang hal-hal yang tampak sederhana, cerita tersebut rasanya menyentak. Saya sulit membayangkan dapat memisahkan secara tegas, mana urusan kantor mana urusan pribadi dan keluarga seperti itu. Mobil tidak boleh mampir mengantar ke rumah yang jaraknya hanya lima menit dari kantor KPK. Tidak boleh ada orang lain yang ikut menempati kamar hotel, walaupun itu Bu Warsono. Faksimile satu lembarpun tidak boleh, padahal itu untuk tiket pulang ke Yogyakarta. Memang saya pernah mendengar orang yang sudah menerapkan pola seperti itu, yaitu Prof Mahmud Zaki. Ketika beliau menjadi Rektor ITS, kalau bekerja sampai sore dan yang dikerjakan adalah urusan pribadi, maka AC ruangan dimatikan. Konon Ibu Zaki tidak boleh naik mobil dinas, sehingga pernah jatuh dari angkot.

Apa yang dilakukan oleh Prof Mahmud Zaki (atas kehendak sendiri dan mungkin diilhami oleh Khalifah Umar) ternyata dapat dijadikan kode etik di KPK. Sungguh kebijakan bagus yang patut diberi penghargaan. Walaupun saya yakin tidak mudah menerapkan. Juga tidak mudah bagi pejabat dan karyawan KPK untuk melaksanakannya.

Kami sudah tahu kalau “orang KPK” tidak mau disuguhi, tidak mau dijemput, atau diantar saat datang ke suatu in stansi. Unesa beberapa kali mengundang dan mendapat tamu dari KPK. Abdullah Hehamahuwa (saat itu sebagai Penasihat KPK) pernah hadir dalam acara pembukaan PKKMB. Mas Dedi dan Mas Rian dari KPK juga beberapa kali ke Unesa dalam kaitan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa baru. Namun informasi Pak Suwarsono tetap saja menyentak.

Ada teman komentar, KPK dapat menerapkan itu karena gajinya besar. Saya setuju untuk dapat menerapkan ke bijakan seperti itu, gaji harus cukup. Namun gaji cukup belum tentu dapat menerapkan. Jadi gaji cukup merupakan syarat perlu tetapi belum merupakan syarat cukup. Syarat cukupnya adalah tekad yang kuat. Semoga kode etik KPK menjadi teladan bagi kita semua.

Oleh Muchlas Samani

Dalam buku “Semua dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?”

MENYEMAI BUDI PEKERTI, JANGAN SEPERTI P4

Tekad Kemendibud untuk menyemai lahan subur budi pekerti luhur (Jawa Pos, 26 Juli 2015) harus diapresiasi, karena sebagaimana kita ketahui bersama problema serius bangsa ini sebenarnya bersumber dari rusaknya akhlak atau budi pekerti atau karakter. Namun demikian, peringatan Muhammad Zuhdi, jangan sampai program bagus tersebut mengalami kegagalan seperti program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru juga harus mendapat perhatian serius.

Saya termasuk orang yang beruntung, karena sebagai dosen muda saat itu sempat ikut penataran P4 dan bahkan menjadi penatar bagi mahasiswa baru di kampus. Oleh karena itu saya ingin berbagi pendapat mengapa penataran P4 yang diberlakukan secara masif bagi siswa baru, mahasiswa baru, dan PNS baru tersebut gagal.

Dilihat dari konsep, struktur penataran, dan biaya penyelanggaraan, penataran P4 cukup bagus. Jika dicermati 37 butir P4 yang saat itu harus dihafal dan dipahami oleh peserta penataran merupakan jabaran yang komprehensif dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penataran P4 yang disertai dengan diskusi dan bahkan penyusunan makalah juga merupakan pola penataran yang bagus. Para penatar juga diambilkan dari tokoh masyarakat. Untuk dapat menjadi manggala, sebutan penatar P4, seseorang harus lulus pelatihan khusus dengan skor nilai ter tentu. Apalagi penataran P4 ditopang oleh kemauan politik pemerintah yang sangat kuat.

Lantas mengapa penataran P4 gagal? Menurut saya, karena tidak adanya contoh nyata bagai mana penerapan P4 dalam ke hidupan sehari-hari. Para tokoh di pemerintahan maupun di masyarakat tidak dapat menjadi teladan penerapan butir-butir P4. Televisi juga sering menayangkan perilaku tokoh yang tidak menggam-barkan penerapan buit-butir P4. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, para manggala juga bukan merupakan teladan yang baik. Tidak sedikit peserta penataran yang bergunjing: “walah ngomong doang”, “Kelakuannya sendiri begitu, kok sekarang menceramahi macem-macem.”

Kalau kita mengacu kepada penjelasan Lickona dalam bukunya yang fenomenal Educating for Character(1992), penataran P4 hanya sampai pada moral knowing dan tidak sampai pada moral feeling apalagi moral action. Peserta penataran paham dan hafal 37 butir P4, tetapi mereka tidak merasa harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena perilaku masyarakat di tempat mereka tinggal dan bahkan para tokoh yang mereka lihat juga tidak menerapkannya. Ibarat pengemudi yang suka menggunakan bahu jalan di jalan tol, karena setiap hari mereka melihat banyak orang yang menggunakan bahu jalan. Bahkan di Jakarta para pejabat tinggi yang dikawal oleh patwal juga sering menggunakan bahu jalan.

Lalu bagaimana strategi penyemaian budi pekerti luhur agar tidak gagal seperti P4? Bukankah perilaku banyak tokoh sekarang ini juga tidak berbeda dengan era Orde Baru? Belajar dari sekolah yang sukses mengembangkan karakter, program penyemaian budi pekerti harus dilakukan melalui pembiasaan (habituasi) yang disambung dengan pembudayaan (inkulturasi) dan disertai dengan teladan yang baik. Seperti disarankan oleh Linkona (1992) dan Nucci & Narvaez (2008) sebaiknya program itu difokuskan kepada beberapa aspek budi pekerti sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Pembiasaan harus dilakukan secara konsisten dan cukup lama, sehingga menjadi perilaku keseharian di sekolah.

Setelah itu kebiasaan tersebut dicantolkan pada nilai-nilai agama atau tradisi tertentu, sehingga siswa paham mengapa hal itu harus dilakukan. Dengan demikian apa yang dilakukan tidak hanya karena kebiasaan, tetapi menjadi budaya baru. Hal ini untuk menghindari perasaan siswa yang melaksakan kebiasaan itu sebagai keterpaksaan, tetapi sebagai kebutuhan karena merupakan bagian dari nilai-nilai agama atau tradisi yang diyakini kebaikannya.

Lebih dari itu, pimpinan sekolah, guru dan karyawan harus menjadi teladan yang baik bagi penyemaian budi pekerti. Seperti ceramah Dahlan Iskan pada acara Wisuda Unesa (2013) karakter itu tidak dapat diajarkan, tetapi harus ditularkan. Artinya, yang mengajarkan harus terlebih dahulu melakukan dan baru setelah itu mengajarkannya. Seperti kata-kata bijak, ordinary teacher tells, good teacher shows, and great teacher inspires.

Apakah kita punya tokoh yang dapat menjadi inspirasi pengembangan budi pekerti luhur? Punya dan banyak, hanya sebagian besar belum diketahui orang. Kita harus berterima kasih kepada Yudi Latif yang melalui buku Mata Air Keteladanan Pancasila dan Perbuatan (2014) berhasil menghimpun sederet orang, baik tokoh maupun orang kebanyakan yang sukses menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupannya.

Oleh Muchlas Samani

Dalam buku “Semua dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?”